Izin Program Studi Baru Terkendala Regulasi

0
42

Pemerintah mengizinkan kampus membuka program studi baru. Tetapi pembukaan program studi (prodi) baru ini terkendala regulasi yang dinilai belum fleksibel.

Permintaan pemerintah agar perguruan tinggi lebih responsif dan inovatif terhadap perkembangan zaman dengan cara membuka fakultas dan prodi baru yang sesuai dengan kebutuhan industri masih menemui ganjalan. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, permintaan itu tidak akan terealisasi selama peraturan tidak berubah.

Izin Program Studi Baru Terkendala Regulasi

Salah satu regulasi yang menghambat untuk membuka prodi baru adalah ketentuan adanya enam dosen untuk setiap prodi. ”Di era ini mestinya kan enam cukup per departemen. Kalau enam per prodi itu tidak mungkin dan sulit kita penuhi selama aturannya masih seperti itu,” katanya saat executive lecture dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) di Kampus UAI, Jakarta, kemarin.

Arif menyampaikan, peraturan dosen ini melekat pada akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jika pemerintah berkali-kali mengatakan harus ada pembukaan prodi dan BAN-PT masih mengacu pada aturan tersebut, perguruan tinggi akan ketakutan untuk membukanya.

Sebab jika suatu perguruan tinggi tidak terakreditasi, akibatnya akan buruk. Bahkan jika mereka mengeluarkan ijazah dapat menjadi tindakan kriminal. Doktor bidang kelautan itu menjelaskan, regulasi kedua yang menjadi kendala adalah soal nomenklatur yang kaitannya dengan tenaga kerja.

Jika PTN boleh membuka prodi di luar nomenklatur Kemenristek Dikti, harus ada jaminan bahwa nomen klatur itu juga disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebab jika tidak ada nomenklatur baru yang disetujui Kemenpan-RB, lulusan prodi baru itu akan kesulitan diterima kerja di pemerintah dan swasta.

”Misalnya saja jika ada lulusan prodi baru yang akan direkrut Kementerian Pertanian, tapi pas mau rekrut harus liat lagi list di Kemenpan. Jika di daftar di Kemenpan tidak ada, kasihan sekali mahasiswanya,” jelasnya.

Maka dari itu, agar public policy dan perkembangan teknologi tidak terlalu jauh jaraknya, pemerintah harus segera membuat regulasi pembukaan prodi baru yang sangat fleksibel.

Menurut dia, perguruan tinggi sudah sangat menunggu kapan peraturan itu diubah. Peraturan ini pun harus dibuat secara lintas kementerian agar tidak terjadi benturan saat pelaksanaan di lapangan.

Menristek Dikti Mohammad Nasir menyampaikan, demi menghadapi era digitalisasi Kemenristek Dikti akan terus memberikan pendampingan ke perguruan tinggi melalui ber bagai kebijakan. Di antaranya membebaskan nomenklatur prodi untuk mendukung pengembangan kompetensi di industri 4.0, membangun teaching factory industry 4.0, melaksanakan kuliah online.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UAI Asep Saifuddin menyampaikan, kampusnya pun akan membuka prodi baru, yakni gizi dan pangan yang bekerja sama dengan IPB. Asep menyampaikan, kedua prodi ini akan dibuka lantaran menjadi bidang kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh perubahan teknologi.

Kedua prodi itu juga akan berkembang dengan dasar sains, teknologi, engineering and mathematic (STEM). Selain itu UAI juga tertarik mengembangkan prodi S-2 betasains. ”Namun untuk sementara yang akan dibina IPB adalah pembukaan prodi gizi dan pangan,” sebutnya.