Akibat Salah Kelola Dan Adanya Intervensi Politik, Maka Kehancuran BUMN Tinggal Menunggu Waktu

0
83
Akibat Salah Kelola Dan Adanya Intervensi Politik, Maka Kehancuran BUMN Tinggal Menunggu Waktu

Akibat salah kelola dan campur tangan kekuasaan, kini utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membengkak dan menembus Rp5.271 Triliun.

Sehingga perlu adanya koreksi total pengelolaan BUMN untuk menghindari BUMN kolaps akibat beban utang yang sudah melebihi kemampuan membayar.

Mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, Said Didu mengatakan hal itu dalam Diskusi Publik bertemakan “Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional”, Rabu (12/11/2018).

“BUMN itu milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus kita klirkan,” ujarnya.

Kemudian Said Didu menunjuk contoh penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang membuat BUMN merugi.

Mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, Said Didu
Mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, Said Didu

Adapun PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Pertamina pun harus menanggung nilai selisih dari harga keekonomisan.

Kemudian PT PLN (Persero) yang juga terbebani keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik sampai tahun 2019.

Sementara itu di pihak lain, harga BBM dan batu bara naik. Akhirnya keuangan perseroan menanggung beban berat.

Meskipun belakangan pemerintah menetapkan DMO batu bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan APBN). Nyatanya tidak, kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” jelasnya.

Said mengingatkan apabila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah tinggal menunggu waktu.

“Seperti yang terjadi saat ini, sebagian BUMN sudah terlilit utang besar”.

Said juga mengemukakan berdasarkan data Kementerian BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, sampai akhir September 2018, total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 Triliun.

Namun dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3.311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.