Soal Dana Fiktif, BPN Pastikan Tidak Ada Dalam Kampanye Prabowo-Sandi

0
85
Soal Dana Fiktif, BPN Pastikan Tidak Ada Dalam Kampanye Prabowo-Sandi (rakyatdigital.com)
Soal Dana Fiktif, BPN Pastikan Tidak Ada Dalam Kampanye Prabowo-Sandi

Tim Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mendatangi Bawaslu untuk mengklarifikasi mengenai kabar adanya dana kampanye fiktif. Bendahara BPN, Thomas Djiwandono menegaskan, bahwa selama ini pihaknya sudah sangat transparan dalam penggalangan dan penggunaan dana kampanye.

Hal tersebut ia sampaikan saat mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Jumat (8/2/2019).

“Kami dari BPN sangat menjunjung tinggi azas transparasi. Kami melaporkan apa pun dan berapa pun yang disumbangkan masyarakat tanpa ditutup-tutupi,” ujar Thomas di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.

“Kami juga rutin menyampaikan ke masyarakat setiap bulannya di media center Prabowo-Sandi,” lanjutnya.

Soal Dana Fiktif, BPN Pastikan Tidak Ada Dalam Kampanye Prabowo-Sandi (rakyatdigital.com)
Soal Dana Fiktif, BPN Pastikan Tidak Ada Dalam Kampanye Prabowo-Sandi

Dipastikan Thomas, bahwa sumbangan yang diberikan oleh masyarakat untuk perjuangan pasangan Prabowo-Sandi selama ini tidak ada yang fiktif.

“Apalagi bersumber dari kejahatan apa pun maupun dan hasil korupsi. Kami pastikan ini tidak ada,” kata Thomas.

Lebih lanjut, Thomas juga mengungkapkan salah satu kendala pihaknya dalam pelaporan dana kampanye. Yaitu mengenai syarat menyertakan NPWP dan KTP kepada penyumbang.

“Ini karena kebanyakan penyumbang kami rakyat kecil. Mereka banyak yang belum punya NPWP. Sumbangan mereka hanya dikisaran puluhan ribu,” ujar Thomas.

Oleh sebab itu, Thomas mengatakan, BPN sampai saat ini masih melakukan verifikasi dan menindaklanjuti untuk meminta KTP dan NPWP masyarakat yang menyumbang dana kampanye.

“Sesuai ketentuan apabila identitas penyumbang tidak diketahui hingga akhir masa kampanye maka komitmen BPN untuk mengembalikan ke kas negara sesuai aturan KPU,” pungkas Thomas.

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menemukan dugaan tindak pidana pemilu dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kubu Petahana dan kubu Prabowo -Sandi. Fakta dari hasil temuan, JPPR curiga tentang kebenaran identitas penyumbang dan adanya motif pecah sumbangan dana kampanye.