BPN Prabowo: Bawaslu Seharusnya Beri Sanksi KPU

0
63
BPN Prabowo: Bawaslu Seharusnya Beri Sanksi KPU (rakyatdigital.com)
BPN Prabowo: Bawaslu Seharusnya Beri Sanksi KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dalam dua hal sekaligus, melanggar tata cara input data Situng dan melanggar administrasi penyelenggara quick count. Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menanggapi putusan tersebut.

Fadli mengatakan, jika KPU terbukti bersalah maka Bawaslu seharusnya memberikan sanksi.

“(Bawaslu) Berikan sanksi dong, karena kesalahan itu pasti memberikan dampak damage yang merusak situasi, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidakpercayaan kepada institusi-institusi penyelenggara ya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dian Islamiati Fatwa. Ia menyesalkan, putusan Bawaslu yang justru menyalahkan operator situng dan bukan menginvestigasi/audit lebih lanjut sistem IT nya.

BPN Prabowo: Bawaslu Seharusnya Beri Sanksi KPU (rakyatdigital.com)
BPN Prabowo: Bawaslu Seharusnya Beri Sanksi KPU

“Mestinya situng dihentikan, dan dilakukan audit forensik sehingga akan terlihat pola input datanya. Bila masif patut diduga ada order,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur penginputan data di sistem informasi penghitungan suara (Situng). Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, di Ruang Sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Namun, alih-alih menyatakan KPU bersalah tetapi Bawaslu tidak memerintahkan untuk menghentikan penghitungan suara (situng), justru mempertahankan keberadaan situng. Dengan alasan, situng digunakan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran pemilu bagi masyarakat.