Jelang Aksi 22 Mei, Gedung DPR Ditutup Dan Digembok

0
275
Jelang Aksi 22 Mei, Gedung MPR Ditutup Dan Digembok

Menjelang Aksi 22 Mei, Gedung DPR, MPR dan DPD mulai Selasa, (21/5) tengah malam ditutup. Gerbang Gedung DPR, MPR dan DPD tersebut dini hari tadi juga digembok oleh petugas kemanan Parlemen.

Pada dini hari Rabu (22/5), secara beriringan di depan gedung Bawaslu RI massa aksi yang menolak hasil putusan Komisi Pemilhan Umum (KPU) dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian.

“Sesuai hasil koordinasi kami dengan Sekjen DPR RI, Sekjen DPD RI, tanpa terkecuali untuk sementara waktu mulai besok Rabu (22/5) hingga Minggu (26/5) tidak melakukan aktivitas di kompleks Parlemen, pintu gerbang depan dan belakang akan ditutup,” menurut keterangan tertulis tertanda Sekjen DPD RI.

Jelang Aksi 22 Mei, Gedung MPR Ditutup Dan Digembok (rakyatdigital.com)
Jelang Aksi 22 Mei, Gedung MPR Ditutup Dan Digembok

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan bidang kesetjenan dan juga petugas keamanan terkait rencana aksi 22 Mei pagi hari.

Menurut Bamsoet, hal tersebut agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada anggota Dewan dan staf di lingkungan kompleks parlemen.

“Saya hanya berpesan kepada Sekjen, bahwa saya tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anggota DPR, MPR dan DPD beserta seluruh stafnya di tengah berbagai isu ancaman dan penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kemurnian aksi massa yang sesungguhnya bertujuan baik itu, untuk tujuan menciptakan ‘martir’,” kata Bamsoet.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) (rakyatdigital.com)
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Ia pun menyerahkan pengamanan kepada TNI/Polri. Bamsoet juga menegaskan bahwa gedung DPR, MPR dan DPD merupakan objek vital.

“Kami serahkan sepenuhnya masalah keamanan kepada aparat Polri dan TNI. Mengingat kawasan gedung DPR, MPR dan DPD termasuk objek vital (obvit), sehingga keselamatan gedung, dokumen, dan seluruh isinya, termasuk keselamatan anggota DPR, di gedung DPR sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab pihak keamanan negara,” tuturnya.

“Kawasan MPR, DPR, dan DPD atau biasa disebut kompleks parlemen dikategorikan sebagai objek vital karena menyangkut kawasan negara yang bersifat strategis, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional,” pungkas Bamsoet.