Korupsi Pakan KBS Rp10,2 Miliar Terungkap, Bagaimana Kondisi Satwa?

Korupsi pakan KBS senilai sekitar Rp10,2 miliar menjadi perhatian setelah mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Choirul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan penyalahgunaan keuangan itu disebut terjadi sepanjang masa kepemimpinannya pada periode 2016–2024.

Perkara tersebut bukan hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Publik juga mempertanyakan dampaknya terhadap pakan, kesehatan, kandang, dan kesejahteraan satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya.

Pengelola KBS saat ini memastikan pemberian pakan tetap berjalan dan disesuaikan dengan umur, berat badan, serta kebutuhan nutrisi setiap satwa. Pakan diberikan dua kali sehari, yakni pagi dan sore, kemudian sisa makanan dipantau untuk melihat perubahan selera makan atau kemungkinan gangguan kesehatan.

Di sisi lain, penyidik menyebut dugaan pemotongan anggaran dan pengeluaran fiktif pada masa kepengurusan sebelumnya telah memengaruhi kualitas perawatan. Perbedaan antara kondisi masa lalu dan operasional saat ini menjadi bagian penting untuk dipahami agar publik tidak mencampuradukkan temuan penyidikan dengan keadaan KBS sekarang.

Kronologi Korupsi Pakan KBS Rp10,2 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Choirul Anwar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa KBS. Ia menjabat sebagai direktur utama selama periode 2016 hingga 2024.

Menurut penyidik Rayaplay, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan staf keuangan mengeluarkan uang perusahaan. Pengeluaran tersebut kemudian disebut dibuat seolah-olah digunakan untuk kegiatan operasional melalui laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Dugaan penyimpangan mencakup:

Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan.
Transaksi atau pertanggungjawaban yang diduga fiktif.
Pemotongan anggaran pakan satwa.
Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.
Pengeluaran kas tidak sah pada periode 2023–2024.
Persetujuan keuangan yang diduga tidak melalui kontrol memadai.

Berdasarkan perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp10.209.664.735,60. Angka tersebut masih terkait proses penyidikan dan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam berkas perkara maupun persidangan.

Bagaimana Dugaan Modus Korupsi Pakan KBS Berjalan?

Penyidik menyebut tersangka diduga meminta bagian keuangan mengeluarkan anggaran, kemudian membuat laporan seolah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perusahaan.

Dalam organisasi pengelola kebun binatang, anggaran operasional memiliki cakupan luas. Dana dapat digunakan untuk pakan, obat-obatan, perawatan kandang, kebersihan, tenaga kerja, fasilitas pengunjung, dan pemeliharaan lingkungan.

Karena itu, laporan yang tidak sesuai kondisi nyata berpotensi menyulitkan pengawasan. Di atas dokumen, pengeluaran dapat terlihat sah. Namun, barang atau layanan yang tercantum belum tentu diterima dalam jumlah dan kualitas yang seharusnya.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemisahan kewenangan. Laporan media Rayaplay menyebut Choirul Anwar pada masa tertentu merangkap fungsi direktur utama, operasional, dan keuangan. Kondisi seperti itu berpotensi melemahkan mekanisme saling memeriksa apabila keputusan, pelaksanaan, dan persetujuan keuangan berada dalam lingkup kendali yang terlalu terpusat.

Namun, detail mengenai pihak lain, aliran dana, serta peran setiap pejabat masih harus menunggu hasil penyidikan resmi.

Kondisi Satwa KBS Saat Ini Diklaim Tetap Baik

Kepala Seksi Humas KBS, Lintang Ratri Sunarwidhi, menyatakan kondisi satwa dan operasional kebun binatang saat ini tidak terganggu oleh pengungkapan kasus tersebut.

Menurut pihak KBS, pakan diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing satwa. Penentuan jumlahnya tidak disamaratakan karena setiap jenis memiliki kebutuhan berbeda berdasarkan usia, berat badan, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas.

Pengelola menyebut beberapa langkah pemantauan yang dilakukan saat ini, antara lain:

Pemberian pakan pada pagi dan sore hari.
Penyesuaian porsi berdasarkan jenis dan kondisi satwa.
Pemeriksaan sisa makanan.
Pemantauan perubahan selera makan.
Pemberian suplemen bila diperlukan.
Pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik secara rutin.
Penyesuaian perawatan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sisa pakan menjadi salah satu indikator awal. Apabila makanan sore masih tersisa hingga pagi, petugas perlu menilai apakah satwa bosan, tidak cocok dengan makanannya, atau sedang mengalami gangguan kesehatan.

Pengelola juga memastikan layanan kepada pengunjung tetap berjalan. KBS menyatakan tidak ada perubahan dalam perawatan satwa dan justru berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan.

Apakah Satwa Pernah Terdampak oleh Pemotongan Anggaran?

Keterangan mengenai kondisi satwa perlu dibedakan berdasarkan waktu.

Pihak KBS menjelaskan bahwa sistem pengelolaan saat ini berbeda dari masa ketika lembaga tersebut masih berada di bawah struktur PD Taman Satwa sebelumnya. Perawatan kini disebut lebih menyesuaikan kebutuhan individu satwa.

Sementara itu, laporan mengenai konstruksi penyidikan menyebut dugaan penyimpangan anggaran pada masa lalu berdampak terhadap kualitas perawatan. Fasilitas disebut pernah tidak terawat, rusak, atau kotor, sedangkan kondisi sejumlah satwa dikaitkan dengan berkurangnya kualitas pakan dan pemeliharaan.

Namun, belum tersedia daftar resmi yang lengkap mengenai:

Satwa mana saja yang terdampak.
Jenis gangguan kesehatan yang dialami.
Periode terjadinya gangguan.
Hubungan langsung antara pemotongan anggaran dan kondisi setiap satwa.
Hasil pemeriksaan dokter hewan.
Jumlah satwa yang pulih setelah pengelolaan diperbaiki.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh satwa KBS saat ini kekurangan pakan. Pernyataan pengelola terbaru justru menyebut kebutuhan nutrisi dan operasional masih terpenuhi.

Mengapa Pakan Sangat Penting bagi Kebun Binatang?

Pakan bukan sekadar biaya rutin. Kualitas dan konsistensinya menentukan kesehatan, perilaku, reproduksi, serta daya tahan tubuh satwa.

Setiap spesies memiliki kebutuhan yang berbeda. Karnivora memerlukan jenis protein dan porsi tertentu. Herbivora membutuhkan kombinasi rumput, daun, sayur, atau buah. Primata, burung, reptil, dan satwa akuatik juga memiliki pola makan khusus.

Pemberian makanan yang salah dapat memicu berbagai masalah, misalnya:

Kekurangan atau kelebihan berat badan.
Gangguan pencernaan.
Penurunan daya tahan tubuh.
Perubahan perilaku.
Masalah pertumbuhan.
Gangguan reproduksi.
Penurunan kualitas hidup.

Oleh karena itu, pemotongan anggaran pakan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi. Bila benar terjadi dan memengaruhi jumlah maupun kualitas makanan, dampaknya dapat langsung menyentuh kesejahteraan satwa.

Pemkot Surabaya Dukung Penuntasan Kasus

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan mendukung langkah Kejati Jawa Timur dalam mengusut dugaan korupsi di KBS. Ia meminta proses hukum dilakukan secara transparan agar sumber masalah dan aliran anggaran dapat diketahui secara jelas.

Eri mengatakan audit Rayaplay menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Menurutnya, terdapat nilai sekitar Rp8 miliar yang tercatat dalam laporan kas tetapi uangnya tidak tersedia. Temuan tersebut kemudian berkembang dalam proses pemeriksaan hingga nilai dugaan kerugian disebut mencapai sekitar Rp10 miliar.

Pemkot menyebut laporan keuangan KBS disampaikan secara global dan diaudit oleh auditor independen. Setelah ditemukan ketidakwajaran, pemerintah kota meminta pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan auditor independen dari daftar rekomendasi BPK.

Eri menegaskan dua kebutuhan utama yang harus menjadi prioritas penggunaan anggaran KBS:

Kesejahteraan pegawai.
Pakan dan perawatan satwa.

Ia juga meminta pengawasan diperkuat melalui audit rutin dengan auditor independen yang dapat berganti setiap tahun. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga objektivitas dan mencegah pengulangan masalah yang sama.

Mengapa Audit Sebelumnya Tidak Langsung Membongkar Kasus?

Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa dugaan penyimpangan selama beberapa tahun baru terungkap kemudian.

Audit laporan keuangan tidak selalu sama dengan audit investigatif. Pemeriksaan rutin biasanya berfokus pada kewajaran laporan berdasarkan dokumen dan sampel transaksi. Jika bukti pendukung disusun seolah lengkap, penyimpangan tertentu mungkin memerlukan pemeriksaan lebih mendalam untuk ditemukan.

Audit investigatif dapat mencakup:

Konfirmasi langsung kepada pemasok.
Pemeriksaan bukti penerimaan barang.
Perbandingan harga dan jumlah pakan.
Penelusuran rekening.
Pemeriksaan transaksi tunai.
Wawancara dengan staf.
Pemeriksaan kondisi fasilitas.
Perbandingan laporan dengan kebutuhan aktual satwa.

Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan laporan pertanggungjawaban belum cukup. Pengawasan juga harus memastikan barang benar-benar diterima, jumlahnya sesuai, kualitasnya memenuhi standar, dan penggunaannya dapat dibuktikan.

Tata Kelola KBS Perlu Diperkuat

Pengungkapan korupsi pakan KBS menjadi peringatan bahwa lembaga konservasi membutuhkan tata kelola yang sangat ketat. KBS bukan hanya objek wisata, melainkan tempat perlindungan, perawatan, edukasi, dan konservasi satwa.

Dokumen perencanaan Pemerintah Kota Surabaya menempatkan kawasan KBS sebagai hutan kota seluas sekitar 15,3 hektare. Kawasan tersebut memiliki fungsi perlindungan satwa, rekreasi alam, pendidikan, serta penunjang iklim mikro kota.

Untuk memperbaiki tata kelola, beberapa langkah dapat menjadi prioritas:

1. Pisahkan Wewenang Keuangan

Pihak yang mengajukan kebutuhan, menyetujui anggaran, membayar, dan memeriksa barang sebaiknya berbeda. Pemisahan tugas dapat mengurangi peluang manipulasi.

2. Gunakan Sistem Pengadaan yang Terukur

Jenis, berat, mutu, harga, dan jadwal pengiriman pakan perlu tercatat secara digital. Data dapat dibandingkan dengan jumlah satwa serta kebutuhan nutrisi.

3. Lakukan Pemeriksaan Fisik

Audit tidak cukup hanya membaca kuitansi. Pemeriksa perlu membandingkan dokumen dengan stok gudang, catatan pemberian pakan, dan kondisi satwa.

4. Libatkan Dokter Hewan

Dokter hewan dan ahli nutrisi perlu memiliki peran dalam menentukan spesifikasi pakan. Keputusan tidak seharusnya hanya didasarkan pada harga termurah.

5. Buka Ringkasan Penggunaan Anggaran

KBS dapat mempublikasikan ringkasan anggaran operasional, pengadaan pakan, serta indikator kesejahteraan satwa tanpa membuka informasi rahasia perusahaan.

6. Sediakan Kanal Pelaporan

Pegawai, pemasok, dan masyarakat perlu memiliki saluran aman untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa takut mendapat tekanan.

Indikator Kesejahteraan Satwa yang Perlu Dipublikasikan

Untuk memulihkan kepercayaan publik, pengelola tidak cukup hanya menyatakan bahwa satwa dalam kondisi baik. Informasi terukur akan lebih meyakinkan.

Beberapa indikator yang dapat dipublikasikan secara berkala antara lain:

Jumlah dan jenis satwa.
Jadwal pemeriksaan kesehatan.
Status berat badan satwa.
Jumlah kasus sakit dan penanganannya.
Kondisi kandang.
Kualitas dan variasi pakan.
Program enrichment atau stimulasi perilaku.
Kelahiran dan kematian satwa.
Hasil evaluasi lembaga pengawas.
Perbaikan fasilitas yang telah dilakukan.

Publikasi tidak perlu memuat data medis sensitif secara lengkap. Ringkasan berkala sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kesejahteraan satwa dipantau melalui data, bukan hanya pernyataan umum.

Operasional dan Kunjungan KBS Tetap Berjalan

Pihak KBS menyatakan operasional kebun binatang berjalan normal setelah pengungkapan kasus. Perawatan, pemberian pakan, layanan pengunjung, serta pemenuhan nutrisi disebut tidak mengalami gangguan.

Artinya, pengunjung masih dapat datang sesuai ketentuan operasional yang berlaku. Namun, wisatawan tetap disarankan memeriksa informasi resmi mengenai jadwal, tiket, atau perubahan layanan sebelum berkunjung.

Kondisi ini juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap mantan pengelola tidak otomatis menghentikan aktivitas lembaga. Pengelolaan saat ini tetap harus berjalan karena satwa membutuhkan perawatan setiap hari tanpa jeda.

Proses Hukum Masih Berjalan

Penetapan tersangka merupakan tahap penyidikan, bukan putusan akhir.

Kejati Jawa Timur masih dapat menelusuri:

Aliran dana.
Bukti transaksi.
Keterlibatan pejabat lain.
Peran staf keuangan.
Pemasok atau pihak ketiga.
Laporan pertanggungjawaban.
Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Penyidik juga perlu membuktikan hubungan antara tindakan tersangka dan kerugian negara. Tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan menguji alat bukti dalam proses hukum.

Karena itu, artikel mengenai perkara ini perlu tetap memegang asas praduga tak bersalah. Klaim penyidik tidak boleh ditulis seolah-olah telah menjadi putusan pengadilan.

Kasus korupsi pakan KBS senilai sekitar Rp10,2 miliar membuka dugaan penyalahgunaan keuangan selama periode 2016–2024. Mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan pengeluaran tidak sesuai peruntukan, laporan fiktif, serta pemotongan anggaran pakan.

Penyidik menyebut dugaan tersebut berdampak terhadap kualitas perawatan dan fasilitas pada masa kepengurusan sebelumnya. Namun, pengelola KBS saat ini memastikan satwa mendapatkan pakan dua kali sehari dengan porsi yang disesuaikan berdasarkan usia, berat badan, nutrisi, dan kondisi kesehatan. Operasional juga diklaim tetap berjalan normal.

Pemkot Surabaya mendukung penuntasan perkara dan berjanji memperkuat audit independen. Langkah berikutnya tidak hanya bergantung pada proses pidana, tetapi juga perbaikan sistem pengadaan, pemisahan kewenangan, pemeriksaan fisik, serta transparansi kondisi satwa.

Kesejahteraan satwa harus menjadi prioritas utama. Dana pakan dan perawatan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kebutuhan hidup yang menentukan kondisi ribuan makhluk yang sepenuhnya bergantung pada pengelola.

About The Author

Mimin

See author's posts

Korupsi Pakan KBS Rp10,2 M, Kondisi Satwa Disorot